Reportase

Pleno 4

Dukungan kerjasama WHO dengan pemerintah daerah dalam pencegahan zoonosis

10 Agustus 2023

Dukungan WHO bersama FAO untuk implementasi One Health berupa. kedua organisasi ini bekerjasama untuk mengintegrasikan pengetahuan dan sumber daya dari sektor kesehatan manusia, hewan, lingkungan dalam upaya  mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat ditularkan antar hewan dan manusia. beberapa contoh dukungan dari WHO dan FAO dalam implementasi pendekatan One Health: Joint Risk Assessment, Pelatihan pencegahan  dan pengendalian zoonosis, Integrated surveillance dengan pendekatan One Health, Bridging workshop untuk Rabies, One Health Zoonoses Prioritization Workshop (OHZDP), Penyusunan Joint Plan of Action One Health, Pencegahan dan Respon Zoonosis (Rabies, Anthrax, dan lain-lain).

WHO memberikan dukungan yang luas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Dukungan yang diberikan oleh WHO diantaranya rencana kontijensi dan simulasi, pemetaan Risiko Emerging Infectious Diseases (EID), peningkatan kapasitas pintu masuk negara, rencana respon  dan Intra Action Review COVID-19, sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), pelatihan tim gerak cepat.

Reporter: Indra Komala R. N., MPH

Reportase

 Pleno 1

 Berbagai Bukti Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RS Setelah Lulus Akreditasi:

Fakta dari RS Siloam Grup

Lombok, 9 Agustus 2023. Pada sesi pleno 1, narasumber dr. Danny Widjaja, MM, FISQua dan tim memaparkan fakta-fakta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari RS Siloam pasca lulus akreditasi. Dalam paparannya, Danny menekankan untuk mendapatkan hasil optimal dalam akreditasi, RS Siloam mempersiapkan proses akreditasi ini dengan baik.  

Persiapan yang dilakukan di RS Siloam diantaranya: dukungan dari Head Office bekerja sama dengan tim persiapan masing-masing rumah sakit (tools, checklist self-assessment, check point); review secara berkala berbagai kebijakan, prosedur dan form sesuai persyaratan akreditasi, peraturan perundangan yang berlaku dan visi, misi, nilai serta strategi Siloam; koordinasi lintas direktorat di head office agar sejalan dengan persiapan akreditasi rumah sakit; audit berkala; pelatihan, edukasi, dan awareness; serta studi banding salah satunya adalah ke RSCM.

Manfaat yang dirasakan dengan adanya akreditasi adalah berjalannya program ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin (5-R). Manfaat program ini adalah: penggunaan waktu yang lebih efektif, lebih sedikit ruang yang terbuang, insiden yang berkurang, peningkatan konsistensi dan kualitas, dan peningkatan budaya/moral karyawan. Manfaat lainnya adalah terbangunnya budaya keselamatan. Budaya keselamatan ini dapat terus terbangun dengan cara-cara sebagai berikut: (1) survei: mengukur budaya keselamatan setiap 1-2 tahun untuk mengidentifikasi area yang harus diperbaiki; (2) ronde/leadership round: mengidentifikasi risiko keselamatan dan keterlibatan staf akan prinsip dan prosedur keselamatan, serta meningkatkan kesadaran; (3) just culture: membangun budaya yang adil/just culture, sebagai pengembangan dari no-blame culture; (4) sistem pelaporan/reporting system: membangun sistem pelaporan dimana pelapor dapat terhindar dari hal-hal yang kurang nyaman; (5) perilaku/behavior: CEO dan para pimpinan mengadopsi model perilaku yang baik, dan memimpin upaya untuk menghilangkan perilaku yang intimidatif; dan (6) belajar dari kesalahan/learning from error: melakukan re-design sistem berdasarkan analisa insiden/kejadian tidak diharapkan.

Reporter:  drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

Reportase Pleno 2

Berbagai Bukti Efisiensi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Narmada Pasca Akreditasi

Lombok, 9 Agustus 2023. Pada sesi pleno 2, narasumber dr. I Dewa Gede Ngurah Agung menyampaikan bukti manfaat akreditasi dalam efisiensi pelayanan kesehatan. Menurut Agung, hasil akreditasi diantaranya menghasilkan efisiensi manajemen. Pengelolaan Puskesmas dapat dialaksanakan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya.  

Efisiensi manajemen ini dapat terlihat diantaranya dalam bentuk turunnya regulasi-regulasi di internal puskesmas yang menjadi dasar indikator kinerja. Perencanaan di puskesmas tidak lagi bersifat bottom up. Saat ini perencanaan dilakukan bersama oleh berbagai pihak. Perencanaan obat juga sudah mengacu pada forum nasional dan dilakukan secara mandiri sehingga meminimalisir obat-obat dengan expired date. Demikian juga pengadaan alat-alat kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas juga lebih optimal sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan dan berujung pada peningkatan dana kapitasi.

Efisiensi lain yang didapatkan adalah efisiensi pelayanan. Bila pelayanan sesuai standar, penggunaan obat rasional, maka dampak buruk pelayanan dapat sangat minimal. Puskesmas Narmada menyediakan banyak poli dengan jumlah dokter mencapai 7 orang sehingga antrian menjadi lebih pendek. Efisiensi upaya kesehatan masyarakat didapat dalam bentuk sharing pembiayaan kesehatan. Contohnya adalah inovasi dapur stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di desa dengan pembiayaan lintas sektor sehingga tidak membebani anggaran puskesmas.

Kesimpulannya, akreditasi secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan secara sistematis dan memberikan efisiensi biaya pelayanan di UPT Puskesmas Narmada meskipun akreditasi bukan satu-satunya faktor dalam efisiensi biaya pelayanan. Akreditasi juga memberikan keamanan pelayanan baik bagi tenaga kesehatan dan juga bagi pasien. Standar akrediatasi perlu dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan dan peran Kepala Puskesmas sangat penting dalam hal ini.

Reporter: drg Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

Keynote Speaker 2

Keynote ke-2 disampaikan oleh Direktorat P2PM Kemenkes, drh. Siti Ganefa Pakki, M.Epid dengan topik “Pendekatan One Health: Konsep dan Penerapannya Pada Kasus Outbreak Rabies di NTT”. Menurut Imran, pendekatan One Health adalah pendekatan terbaik untuk penanggulangan zoonosis karena kesehatan manusia, hewan dan satwa liar serta lingkungan terkait erat dan saling bergantung. Dalam penanganan zoonosis, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kemeterian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Regulasi tentang One Health diantaranya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 101 Tahun 2014, Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010, Permentan Nomor 237 Tahun 2019, dan Permenko Nomor  7 Tahun 2022.

Bentuk implementasi One Health dilakukan dalam bentuk deteksi, pencegahan, dan respon untuk kasus-kasus zoonosis. Implementasi pendekatan One Health pada penanggulangan zoonosis terpadu dalam bentuk: surveilans zoonosis terpadu lintas sektor, sistem informasi zoonosis EIDs (SIZE), zoonosis joint outbreak investigations, pelatihan penanggulangan zoonosis terpadu One Health, sosialisasi/advokasi zoonosis terpadu, zoonosis joint risk assessment, dan penentuan zoonosis prioritas yang dikendalikan secara terpadu One Health. Saat ini terdapat 6 zoonosis prioritas yaitu: zoonotic influenza, zoonotic coronoa virus, anthrax, rabies, flu burung, leptospirosis, dan zoonosis tuberculosis.

Saat ini di Indonesia terdapat 12 provinsi yang bebas rabies. Pada Juli 2023 ini terdapat 74 kasus kematian akibat rabies yang situasi ini lebih rendah dari 2022 yaitu sebesar 104 kasus. Per Juli 2023, kasus gigitan hewan penderita rabies paling banyak di Bali. Angka kematian paling tinggi terdapat di NTT sebanyak 15 kasus. Rabies datang ke NTT di Des Sarotari Kabupaten Flores Timur pada 1997. Pada 2023 mulai masuk ke kabupaten TTS dan menjadi KLB dengan 6 kasus kematian.

Strategi eliminasi rabies One Health tahun 2030 dilakukan dalam 4 pilar yaitu pencegahan, surveilans, penanganan kasus, dan promosi kesehatan. Bentuk-bentuk kegiatan di masing-masing pilar ini dibagi dalam bentuk kegiatan pada sektor kesehatan hewan, kegiatan pada sektor kesehatan masyarakat, dan kegiatan bersama. Target pada tahun 2030 diharapkan eliminasi rabies diseluruh kabupaten/kota endemis. Pada 2022 capaian eliminasi rabies mencapai 84% kabupaten/kota endemis.

Saat ini upaya penanggulangan KLB Rabies di Provinsi NTT yang sudah dilakukan diantaranya: penyelidikan epidemiologi terpadu lintas sektor, penyusunan penilaian risiko bersama rabies di Pulau Timor, sosialisasi rabies bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan hewan se-pulau Timor, pelatihan tata laksana gigitan, dan pengadaan tambahan VAR sebanyak 15.000 vial dan SAR 510 vial. Mitigasi risiko KLB rabies di Pulau Timor yang disepakati pada 1 – 4 Agustus 2023 di Provinsi NTT adalah: menerapkan instruksi gubernur dan surat edaran bupati/walikota tentang penanggulangan KLB rabies, mempercepat pembentukan Satgas Rabies di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, melakukan kajian cepat situasi darurat rabies di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, membuat rencana kontigensi bencana non-alam (rabies), penguatan surveilans rabies secara terpadu di pulau Timor, melaksanakan vaksinasi rabies pada hewan dengan cakupan yang tinggi karena vaksin telah tersedia, melakukan observasi atau pemeriksaan specimen hewan yang menggigit, memperketat pengawasan di cek poin (lintas darat) dan di pintu masuk di pelabuhan dan bandara, pemasangan media informasi rabies di pos lintas batas darat Indonesia – Timor Leste, dan penerapan SOP tata laksana kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di pintu masuk.

Reporter:  drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE {Divisi Manajemen Mutu Kesehatan PKMK}