Disarikan: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK KMK UGM)

Gangguan pendengaran atau tuli merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan banyak terjadi di seluruh negara di dunia. Gangguan pendengaran yang tidak diobati dapat berdampak buruk pada kemampuan orang untuk berkomunikasi, belajar bahkan mencari nafkah, serta dapat berdampak pada kesehatan mental masyarakat dan kemampuan untuk mempertahankan hubungan. Menurut WHO, hampir 2,5 miliar orang di seluruh dunia, atau 1 dari 4 orang akan hidup dengan beberapa derajat gangguan telinga dan pendengaran pada tahun 2050, setidaknya 700 juta dari orang-orang ini akan membutuhkan akses ke pelayanan yang tersedia (WHO, 2021).

WHO telah menggarisbawahi perlunya upaya yang cepat untuk mencegah dan mengatasi gangguan pendengaran dengan berinvestasi dan memperluas akses ke layanan pelayanan telinga dan pendengaran. Investasi ini terbukti hemat biaya. WHO bahkan telah menghitung bahwa pemerintah dapat mengharapkan pengembalian hampir US $16 untuk setiap US $1 yang diinvestasikan. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh WHO, tidak hanya menguraikan skala masalah, tetapi juga menawarkan solusi dalam bentuk intervensi berbasis bukti yang mendorong semua negara untuk mengintegrasikan perawatan telinga dan pendengaran ke dalam sistem Kesehatan, sebagai bagian dari perjalanan menuju cakupan kesehatan universal.

Beberapa temuan WHO yakni kurangnya informasi yang akurat dan sikap stigmatisasi terhadap penyakit telinga dan gangguan pendengaran yang seringkali membatasi orang untuk mengakses pelayanan untuk kondisi ini. Bahkan di antara penyedia layanan kesehatan, sering kali terdapat minimnya pengetahuan dalam pencegahan dan mengelola gangguan pendengaran dan penyakit telinga serta deteksi dini, sehingga menghambat kemampuan penderitanya untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

Di sebagian besar negara, dalam melakukan perawatan telinga dan pendengaran masih belum terintegrasi ke dalam sistem kesehatan nasional sehingga akses terhadap layanan perawatan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh pasien. Kesenjangan yang paling mencolok dalam kapasitas sistem kesehatan yakni sumber daya manusia. Pada negara-negara berpenghasilan rendah, sekitar 78% memiliki kurang dari satu spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) per satu juta penduduk; 93% memiliki kurang dari satu audiolog per satu juta; hanya 17% yang memiliki satu atau lebih ahli terapi wicara per satu juta; dan 50% memiliki satu atau lebih guru untuk tuna rungu per satu juta penduduk.

Dalam laporannya, WHO juga menekan bahwa kesenjangan ini dapat ditutup melalui integrasi pelayanan telinga dan pendengaran ke dalam perawatan kesehatan primer melalui strategi seperti pembagian tugas dan pelatihan. Bahkan di negara-negara dengan proporsi profesional perawatan telinga dan pendengaran yang relatif tinggi, terdapat distribusi spesialis yang tidak merata. Hal ini tidak hanya menjadi tantangan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan, tetapi juga menimbulkan tuntutan yang tidak wajar pada kader yang memberikan layanan tersebut.

Identifikasi merupakan langkah awal dalam mengatasi gangguan pendengaran dan penyakit telinga terkait. Skrining klinis pada titik-titik strategis dapat memastikan bahwa setiap gangguan pendengaran dan telinga dapat diidentifikasi sedini mungkin. Termasuk kemajuan teknologi terkini yakni alat yang akurat dan mudah digunakan dapat mengidentifikasi penyakit telinga dan gangguan pendengaran pada usia berapa pun, dalam pelayanan klinis atau komunitas, dan dengan pelatihan dan sumber daya yang terbatas. Skrining bahkan dapat dilakukan dalam situasi yang menantang seperti saat ini, yakni selama pandemi COVID-19 maupun yang tinggal di daerah tertinggal dan terpencil.

Peningkatan akses dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Setelah didiagnosis, maka intervensi dini adalah kuncinya. Perawatan medis dan bedah dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit telinga, yang berpotensi membalikkan gangguan pendengaran yang terkait. Namun, jika gangguan pendengaran tidak dapat dipulihkan, rehabilitasi dapat memastikan bahwa mereka yang terpengaruh terhindar dari konsekuensi merugikan dari gangguan pendengaran.

Berbagai pilihan efektif tersedia, misalnya teknologi pendengaran, seperti alat bantu dengar dan implan koklea, jika disertai dengan layanan dukungan yang tepat dan terapi rehabilitasi akan efektif dan hemat biaya serta dapat bermanfaat bagi anak-anak dan orang dewasa, serta penggunaan bahasa isyarat dan alat substitusi sensorik lainnya seperti membaca pidato adalah pilihan penting bagi banyak orang tunarungu; Teknologi dan layanan bantuan pendengaran seperti teks dan interpretasi bahasa isyarat dapat lebih meningkatkan akses komunikasi dan pendidikan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Untuk memastikan bahwa manfaat dari kemajuan dan solusi teknologi ini dapat diakses secara adil oleh semua maka negara harus hadir dan mengadopsi pendekatan yang berpusat pada manusia yakni keterlibatan pasien selama perawatan merupakan bagian dari integrated people-centered approach.

Di Indonesia, untuk menanggulangi gangguan pendengaran dan ketulian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Strategi pertama adalah membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (Komnas PGPKT) melalui SK Menkes Nomor 768 tahun 2007. Tujuan pembentukan Komnas ini adalah sebagai mitra pemerintah untuk menurunkan angka gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia.

Salah satu strategi dalam Renstranas PGPKT adalah penguatan advokasi, komunikasi dan sosialisasi dengan semua sektor dalam upaya penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Upaya advokasi dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan dari semua sektor dalam upaya penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian di masyarakat. Sementara upaya sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran.

Sumber:

• https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
• https://www.kemkes.go.id/article/view/840/telinga-sehat-pendengaran-baik.html 

"Kemampuan kita untuk mendengar sangat berharga. Gangguan pendengaran yang tidak diobati dapat berdampak buruk pada kemampuan orang untuk berkomunikasi, belajar dan mencari nafkah. Itu juga dapat berdampak pada kesehatan mental masyarakat dan kemampuan mereka untuk mempertahankan hubungan," kata Dr Tedros Adhanom. Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO. "Laporan baru ini."

Temuan utama dari laporan tersebut

 

 

Disarikan: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Peningkatan kualitas dan mutu layanan kesehatan kini menjadi tantangan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mengupayakan peningkatan mutu layanan, BPJS Kesehatan kini tengah membangun ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ideal. Beberapa upaya dilakukan, salah satunya melalui program BPJS Mendengar aspirasi stakeholders. Melalui program tersebut, BPJS Kesehatan mendengar masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS. Masukan tersebut diharapkan nantinya dapat meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

Pentingnya stakeholders dirasakan betul oleh Pihak BPJS Kesehatan, dengan melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders sehingga akan menjadi bagian dari proses evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan, serta mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, sehingga ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam membangun ekosistem program JKN dalam meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan yakni bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Program JKN. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara yang diberikan amanah untuk mengelola dana publik, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, suatu dana amanat yang dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan para peserta JKN. Dana amanat inilah yang dikelola dengan tetap menjaga akuntabilitas, penuh tanggung jawab dan dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa ruang lingkup cakupan Nota Kesepahaman yang dilakukan antara BPJSK dan KPK yakni; kerja sama terkait data dan/atau informasi melalui dukungan adanya Portal Jaga KPK, BPJS kesehatan telah memfasilitasi pemberian data melalui web service terdiri dari data profil puskesmas, data dana kapitasi dan jumlah peserta tiap puskesmas, data kepesertaan JKN dan panduan JKN. Selain itu, terdapat pula sinergisitas terkait penerapan sistem pencegahan korupsi dengan menerapkan dan meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan manajemen anti suap dan menerapkan whistleblowing system.

Kesepahaman tersebut juga menjadi acuan dalam melaksanakan program inisiatif antikorupsi termasuk kegiatan kampanye atau sosialisasi, pendidikan dan pelatihan antikorupsi serta penelitian dan pengembangan. Sinergi dalam sistem pencegahan korupsi dapat memperkuat sistem pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program JKN. Direncanakan BPJS Kesehatan dan KPK akan melaksanakan piloting atau joint activity program pencegahan kecurangan pada area dengan risiko tinggi. Selain itu, audit tematik bersama dan pemaparan publik terkait peningkatan awareness fasilitas kesehatan dan stakeholders pada pencegahan dan pengendalian fraud.

Selain itu, tarif INA CBGs juga menjadi tantangan besar bagi BPJS kesehatan saat ini, tarif tersebut berupa tarif paket, meliputi seluruh komponen biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Pola pembayarannya ditetapkan dalam peraturan presiden sebagai pola pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit. Diperlukan penyesuaian tarif sesuai dengan nilai keekonomian saat ini dan memperkuat sinergisitas terkait data dan informasi, serta menyempurnakan aplikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat proses bisnis rumah sakit, misalnya, melakukan percepatan proses klaim lewat implementasi verifikasi elektronik.

Untuk mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, telah menjajaki kerja sama dengan WeCare melalui program Crowdfunding, untuk memperluas cakupan peserta JKN-KIS dan meningkatkan kolektabilitas iuran, khususnya dari segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Crowdfunding merupakan suatu metode yang digunakan demi meningkatkan modal dengan cara kolektif yang berasal dari keluaraga, teman, investor, atau keluarga. Metode ini akan memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu tersebut dengan basis internet pada jadingan platform atau media sosial Crowdfunding.

Sumber:

- https://www.beritasatu.com/kesehatan/743103/ini-strategi-direksi-baru-bpjs-kesehatan-tingkatkan-mutu-layanan-jknkis 
- https://www.beritasatu.com/nasional/747385/cegah-fraud-bpjs-kesehatan-perkuat-sinergi-dengan-kpk 
- https://www.beritasatu.com/kesehatan/744513/tarif-kapitasi-dan-ina-cbgs-dinilai-perlu-penyesuaian 
- https://www.beritasatu.com/ekonomi/751259/bpjs-kesehatan-gandeng-wecare-optimalkan-program-crowdfunding

 

Disarikan: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan The Silent Killer sampai dengan saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Dengan prevalensi yang cukup tinggi, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia ≥18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%) berdasarkan data Riskesdas 2018, Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi dimana tekanan darah sistolik melebihi 140 mmHg dan tekanan diastolik melebihi 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan tenang atau cukup istirahat. Gejala yang ditimbulkan oleh hipertensi bervariasi pada setiap penderita, gejala yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi antara lain adalah sakit kepala, terasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Seringkali gejala ini tidak diketahui dan dianggap serius oleh penderita sampai pada akhirnya menjadi parah dan menimbulkan komplikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Hipertensi dalam waktu yang lama dapat berakibat fatal dan menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang paling sering dialami adalah penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan stroke. Data Riskesdas menunjukkan ada peningkatan prevalensi, secara nasional pada ketiga jenis penyakit tersebut. Prevalensi penyakit jantung koroner berada pada angka 1.5% pada 2013 dan 2018. Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis mengalami peningkatan dari 2.0% di 2013 ke 3.8% di 2018, sedangkan penyakit stroke naik secara signifikan yakni sebesar 3.9%, dari 7% di 2013 ke 10.9% di 2018. Melihat komplikasi ini maka penatalaksanaan hipertensi perlu mendapatkan perhatian serius (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Semenjak diluncurkannya JKN pada tahun 2014, hipertensi dan penyakit komplikasi yang mengikutinya secara ekonomi menjadi beban bagi JKN dalam sistem pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2017, penyakit jantung koroner, gagal ginjal dan stroke masuk dalam 5 besar penyakit yang paling banyak menguras dana JKN. Penyakit jantung koroner menempati urutan pertama dengan jumlah klaim 6.5 triliun, diikuti oleh kanker dengan jumlah klaim 2.1 triliun, stroke dengan jumlah klaim 1.38 triliun, gagal ginjal dengan jumlah klaim 1.3 triliun, dan thalasemia dengan jumlah klaim 367 miliar. Perpindahan pola penyakit ini mengakibatkan defisit yang sangat signifikan bagi BPJS Kesehatan selaku pengelola program JKN mencapai 9 triliun rupiah (BPJS Kesehatan, 2017b).

Mengingat dampak yang begitu besar yang ditimbulkan oleh hipertensi baik secara klinis maupun secara ekonomi maka perlu melakukan pengukuran mutu penatalaksanaan hipertensi dengan baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Djasri, 2019 mengenai Sistem Pengukuran Mutu Pelayanan Penyakit Hipertensi Dalam Evaluasi Cakupan Efektif Jaminan Kesehatan Nasional melakukan pengukuran tatalaksana hipertensi dimulai dengan menetapkan indikator mutu pelayanan klinis hipertensi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan audit klinis untuk mendapatkan data mutu pelayanan hipertensi pada masing-masing penderita.

Proses pengukuran kualitas intervensi ini memang menjadi tahap yang paling menantang, pada proses pengambilan data mutu, hanya audit klinis yang dinilai menjadi metode yang cukup efektif dan efisien. Metode lain seperti observasi interaksi antara klinisi dengan pasien tidak dapat dilakukan karena akan menimbulkan bias, metode menggunakan “pasien bayangan” (undercover atau standardized patient) dapat memunculkan masalah etik, sedangkan metode audit klinis sendiri juga menghadapi tantangan terkait dengan kelengkapan pengisian rekam medis (Hanefeld, Powell-jackson and Balabanova, 2017).

Audit klinis sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan mutu termasuk untuk meningkatkan pencapaian cakupan efektif. Metode ini memberikan kesempatan kepada klinisi dan Fasyankes untuk secara valid dan reliabel mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kualitas pelayanan. Beberapa keunggulan audit klinis antara lain adalah memberikan kesempatan untuk menilai berbagai macam aspek pelayanan, mulai dari proses diagnosa dan proses terapi tertentu sesuai dengan pedoman pelayanan klnis dan luarannya. Keunggulan lainnya adalah audit bisa dilakukan dengan menggunakan data rutin yang tersedia di Fasyankes misalnya data rekam medis atau register pasien (Flottorp et al., 2010).

Dinas Kesehatan dapat berperan sebagai fasilitator pelaksanaan audit medis/klinis untuk penyakit prioritas diwilayah kerja masing-masing. Fasilitasi audit medis/klinis perlu melibatkan organisasi profesi sesuai dengan jenis penyakitnya. Pada pelaksanaan audit medis/klinis, dinas kesehatan akan memfasilitasi tahap-tahap audit (Djasri, 2008) yang terdiri dari: Pemilihan topik audit (sesuai dengan penyakit yang menjadi prioritas dan telah ada registri penyakitnya); Pembentukan tim audit yang berasal dari berbagai organisasi profesi untuk menyusun indikator mutu pelayanan/intervensi (kriteria audit) bagi penyakit tersebut; Mendukung pengambilan dan pelaporan data hasil audit dari masing-masing Fasyankes; Memfasilitasi tim audit untuk melakukan telaah atas hasil audit; serta Melakukan penyusunan rencana peningkatan pencapaian cakupan efektif.

Pada era sistem informasi saat ini, maka proses audit tersebut dapat dilakukan dengan bantuan sistem TI, pada kasus ini maka dinas kesehatan juga berperan untuk memfasilitasi pengembangan sistem TI yang meliputi sistem pencatatan data pelayanan, data indikator mutu, serta sistem pengumpulan, evaluasi dan tindak lanjut pengukuran mutu. Mengingat beberapa indikator mutu juga dapat berasal dari database yang telah ada (seperti P-Care), maka dinas kesehatan juga perlu memfasilitasi tim audit untuk mempertimbangkan penggunaan indikator mutu yang telah terdapat pada database yang ada disamping memfasilitasi bridging data.

Sumber:

• Djasri, H. (2019). Sistem Pengukuran Mutu Pelayanan Penyakit Hipertensi Dalam Evaluasi Cakupan Efektif Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Penulis: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Pengendalian tuberculosis (TB) merupakan tantangan besar, baik secara global maupun nasional. TB merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Target dan pencapaian global untuk penurunan insiden dan kematian TB telah ditetapkan sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan demi terwujudnya dunia yang sehat dan bebas TB, maka WHO mencetuskan sebuah strategi baru yang menyertai target SDGs yakni End TB Strategy.

WHO dengan End TB Strategy menargetkan mampu menurunkan insidensi TB dan rasio kematian dari 90% kematian akibat TB menjadi 80% Penurunan kejadian TB (kasus baru dan kambuh per 100.000 penduduk per tahun) antara 2015 dan 2030. Dengan adanya berbagai intervensi yang dilakukan, diharapkan target penurunan insidensi maupun rasio kematian akibat TB hingga 100% dapat tercapai.

Data dalam beberapa tahun terakhir, WHO memperkirakan beban penyakit TB telah meningkat pesat. Secara global, 7,1 juta orang dengan TB dilaporkan mengidap baru didiagnosis dan dikonfirmasi pada 2019, naik dari 7,0 juta pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 6,4 juta pada tahun 2017 dan 5,7–5,8 juta setiap tahun selama periode 2009–2012. Banyak negara telah meningkatkan kapasitasnya untuk dapat menemukan jumlah orang baru yang didiagnosis TB sejak 2013, (WHO, 2020).

Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2020, Indonesia masuk menjadi salah satu negara penyumbang terbesar untuk peningkatan kasus global, dan menempati peringkat kedua di dunia setelah India dalam hal perkiraan insiden kasus per tahun. Di India, kasus orang yang baru didiagnosis dengan TB meningkat dari 1,2 juta hingga 2,2 juta antara 2013 dan 2019 (+ 74%), sedangkan di Indonesia jumlahnya meningkat dari 331.703 pada 2015 menjadi 562.049 pada 2019 (+ 69%). Meskipun ada peningkatan dalam notifikasi kasus TB, masih ada kesenjangan besar (2,9 juta) antara jumlah orang baru didiagnosis dan dilaporkan, dan diperkirakan berkembang menjadi 10 juta orang dengan TB pada 2019.

Kesenjangan yang terjadi dikarenakan kombinasi tidak dilaporkannya orang yang didiagnosis dengan TB dan underdiagnosis (jika orang dengan TB tidak dapat mengakses perawatan kesehatan atau tidak didiagnosis saat mereka melakukan pelayanan). Lima negara penyumbang kesenjangan global lebih dari setengahnya yakni India (17%), Nigeria (11%), Indonesia (10%), Pakistan (8%) dan Filipina (7%).

Di negara-negara ini terutama, upaya intensif diperlukan untuk mengurangi pelaporan yang kurang dan meningkatkan akses ke diagnosis dan pengobatan, negara juga perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan TB, serta mencari celah yang dekat antara insiden dan notifikasi, proporsi kasus yang diinformasikan secara bakteriologis yang dikonfirmasi perlu dipantau, untuk memastikan bahwa orang didiagnosis dilakukan dengan benar dan mulai merencanakan pengobatan paling efektif sedini mungkin.

Menanggapi beberapa permasalahan di atas, berikut ini 10 rekomendasi prioritas dari Global Tuberculosis Report WHO 2020 yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan menuju target TB global:

1. Aktifkan sepenuhnya kepemimpinan tingkat tinggi untuk segera mengurangi kematian akibat TB dan mendorong tindakan multisektoral untuk mengakhiri TB
2. Segera meningkatkan dana untuk layanan TB esensial termasuk tenaga kesehatan
3. Tingkatkan cakupan kesehatan universal untuk memastikan semua orang dengan TB memiliki akses ke perawatan berkualitas yang terjangkau, dan mengatasi tantangan atas kasus TB yang tidak dilaporkan
4. Atasi krisis TB yang resistan terhadap obat untuk menutup celah secara terus-menerus dalam pelayanan
5. Secara terus menerus meningkatkan penyediaan pengobatan pencegahan untuk TB
6. Mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi stigma dan diskriminasi
7. Pastikan keterlibatan yang berarti dari masyarakat sipil, komunitas dan orang yang terkena TB
8. Secara substansial meningkatkan investasi dalam penelitian TB untuk mendorong terobosan teknologi dan penggunaan inovasi yang cepat
9. Memastikan bahwa pencegahan dan pelayanan TB dilindungi dalam konteks COVID-19 dan ancaman lain yang muncul
10. Meminta WHO untuk terus memberikan kepemimpinan global untuk merespon TB, bekerja sama erat dengan Negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk untuk mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi tentang TB pada tahun 2023 yang selaras dengan pertemuan sidang tingkat tinggi tentang jaminan kesehatan universal yang juga akan diadakan pada tahun 2023.

Secara khusus Indonesia juga telah memiliki rencana aksi program TB Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 untuk menjamin akses ke diagnosis dan pengobatan tuberculosis meliputi, yakni: 1) Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat). 2) Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri, diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 3) Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB sehingga dengan berjalannya kegiatan tersebut dapat Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pd tahun 2024 dan mencakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) sebesar 90%.

Sumber:

• World Health Organization (WHO), 2020, Global Tuberculosis Report, Geneva
• Kementerian Kesehatan R.I, 2020, Rencana Aksi Program (RAP) tahun 2020-2024, Jakarta