Dengan semakin meningkatnya penyakit degeneratif, pengelolaan gizi di unit pelayanan rumah sakit menjadi semakin penting untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Hal ini ditambah dengan semakin luasnya clinical services yang ditawarkan dan perkembangan ekonomi, perhatian akan kejadian malnutrisi pada pasien di rumah sakit wajib mendapatkan penanganan yang serius. Beberapa studi menunjukan bahwa prevalensi malnutrisi pada pasien di rumah sakit meningkat antara 20-50%, walaupun demikian banyak kejadian tersebut tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan perawatan karena kurangnya perhatian dan rendahnya pengetahuan dari staf rumah sakit. Oleh karena itu , Nutrition Day Audit Team di Eropa menyarankan agar nutritional risk screening dijadikan sebagai titik awal yang sangat penting untuk meningkatkan perawatan gizi di rumah sakit di Eropa.

Screening merupakan langkah pertama yang sangat esensial dalam proses perawatan gizi di rumah sakit seperti yang disarankan oleh The Committee of Minister of the Council of Europe. Banyak screening tools yang digunakan untuk menentukan resiko malnutrisi pada pasien di rumah sakit salah satunya adalah Nutritional Risk Screening tools 2002 (NRS 2002) yang direkomendasikan oleh European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Salah satu studi yang dilakukan oleh Pavic, dkk di rumah sakit di Kroasia, mereka melakukan screening menggunakan tools tersebut pada 1.696 pasien dimana 329 diantaranya terindikasi mengalami resiko malnutrisi. Mereka juga menemukan bahwa pasien dengan risiko malnutrisi tersebut memiliki jumlah hari perawatan yang lebih lama dibandingkan pasien yang tidak berisiko. Selain itu; Pavic, dkk juga menemukan bahwa angka risiko malnutrisi lebih besar pada kelompok lansia (lebih dari 65 tahun) yakni 22.2% dibandingkan dengan kelompok umur kurang dari 65 tahun.

Studi lain yang dilakukan oleh Holst, dkk menambahkan bahwa malnutrisi juga berkaitan dengan kejadian komplikasi dan bahkan kematian setelah perawatan serta menyebabkan gejala depresi dan kemunduran kualitas hidup. Holst, dkk sangat merekomendasikan perawatan gizi yang intensif terutama untuk pasien lansia (65 tahun ke atas) mengingat kelompok umur ini mempunyai aktivitas fisik yang terbatas, kurang nafsu makan, dan sering mengalami penyakit kronik yang erat hubungannya dengan malnutrisi. Holst, dkk berpendapat bahwa nutritional screening harus fokus pada evaluasi fungsional dan psikologi seperti kemampuan mengunyah, gangguan mengecap rasa, dan sebagainya. Lebih jauh lagi Holst, dkk berharap kalau bisa screening juga mencakup penilaian depresi dimana depresi juga merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan risiko malnutrisi.

Hal ini semakin memperkuat bahwa pengelolaan gizi di rumah sakit sangat dibutuhkan terutama untuk pasien umur 65 tahun ke atas, mengingat semakin meningkatnya penyakit kronik (jantung, diabetes, stroke, dan sebagainya) yang mana sebagian besar penderitanya adalah kelompok umur tersebut. Selain menyarankan untuk menggunakan NSR 2002 atau screening tools lain yang relevan secara rutin; Pavic, dkk juga menekankan pentingnya membangkitkan awareness dari petugas kesehatan dalam perawatan gizi. Sebagai orang yang paling tahu kondisi pasien tentunya mereka perlu mendapatkan pelatihan untuk lebih aware terhadap kondisi pasien terutama pasien dengan risiko malnutrisi pada saat perawatan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi yang baik antar unit kerja di rumah sakit dengan instalasi perawatan gizi sehingga intervensi atau perawatan yang diberikan bisa meningkatkan mutu layanan kepada pasien. Semuanya ini akan menjadi lebih baik lagi apabila memperoleh dukungan dari pihak manajemen rumah sakit dengan menetapkan standar pelayanan gizi yang berkualitas.

Oleh : Stevie Ardianto Nappoe, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran UNDANA
Sumber : Pavic, et all. 2012. Nutritional Screening Model in Tertiary Medical Unit in Croatia. Annals of Nutrition & Metabolism; 61:65-69.

http://www.researchgate.net/publication/230567452_Nutritional_screening_model_in_tertiary_medical_unit_in_Croatia 

Holst, et all. 2012. Empirical Studies : Nutritional Screening and Risk Factors in Elderly Hospitalized Patients: Association to Clinical Outcome?. Scandinavian Journal of Garing Sciences.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12010/pdf 

Kepuasan adalah memahami kebutuhan pasien dan keinginan konsumen dalam mempengaruhi kepuasan pasien yang merupakan aset yang sangat berharga, karena jika pasien puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya. Namun, jika pasien merasa tidak puas mereka akan enggan kembali untuk memakai jasa tersebut. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan rumah sakit kehilangan kepercayaan sehingga pasien beranggapan bahwa rumah sakit tidak akan menyediakan pelayanan yang dapat memuaskan pasien.

Sistem pelayanan makanan di rumah sakit merupakan bagian primer dalam pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari terapi medis. Selama ini pelayanan makanan di rumah sakit seolah berdiri sendiri, padahal dalam sistem operasinya sistem pelayanan makanan harus bekerja beriringan dengan pelayanan medis dan sistem pelayanan lainnya yang beroperasi di rumah sakit guna memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Dalam hal ini makanan sebagai salah satu bagian dari terapi kesembuhan pasien, apabila asupan makan pasien baik maka akan berdampak pada kesembuhan pasien, lama rawat inap dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam sistem pelayanan makanan di rumah sakit, ahli gizi sangat berperan penting. Mulai dari sistem perencanaan menu diet, pembiayaan hingga interaksi langsung kepada pasien. Setiap tahap pelayanan makanan ahli gizi berkolaborasi dengan tenaga medis atau non-medis. Selama pasien dirawat di rumah sakit ahli gizi berkolaborsi dengan perawat, dokter serta apoteker.

Untuk mengetahui pelayanan di rumah sakit terutama dalam bagian pelayanan makanan diperlukan komunikasi evaluasi kepada pasien dan tenaga medis lainnya. Kepuasan pasien dalam pelayanan makanan sangat perlu dilakukan agar ada perbaikan yang secara berkesinambungan dalam pelayanan makanan di rumah sakit. Beberapa negara bagian di Eropa telah melakukan penelitian mengenai kepuasan pelayanan makanan di rumah sakit. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di salah satu rumah sakit di UK National Health Service, dimana dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan dokter, perawat, petugas bangsal, pasien beserta pengunjung pasien, serta wawancara dengan manajer pelayanan makanan, manajer fasilitas, kepala dietisien, dietisien bangsal ortopedic, dan kepala farmasi untuk mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan kepuasan dan pengalaman pasien dalam pelayanan gizi makanan, termasuk didalamnya mengeksplorasi unsur pelayanannya. Hasil dari evaluasi tersebut adalah pasien merasa kurang puas dengan suhu dan tekstur makanan yang diterima. Ketika makanan sampai kepada pasien seringkali suhu makanan sudah turun atau sudah tidak hangat lagi dan tekstur makanan kurang sesuai dengan standar. Faktor yang berpengaruh salah satunya adalah kendala jarak pengiriman dari dapur ke pasien dan jumlah tenaga kerja pramusaji yang tersedia di rumah sakit. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan penggunaan troli pengiriman makanan yang sesuai standar agar dapat mempertahankan suhu makanan.

Berikut adalah teori model pengalaman dan kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi di rumah sakit oleh UK National Health Service :

Feedback dari pasien mengenai kepuasan makanan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem pelayanan makanan di rumah sakit, sehingga harus dilakukan secara berkala. Dengan penyampaian informasi secara individual serta pelayanan makanan yang lebih baik di rumah sakit, maka kejadian gizi buruk dapat menurun, pengalaman pasien akan meningkat baik secara berkesinambungan serta lama rawat inap di rumah sakit dapat dikurangi.

Oleh : Elisa Sulistyaningrum

Sumber : Hartwell et al., Food Service in Hospital: an Indicative Model for Patient Satisfaction.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-4506.2006.00040.x/pdf 

Sebesar 30% pasien kurang gizi ketika dirawat di rumah sakit, hal ini merupakan hasil penelitian J. Kondrup et all (2002) di Denmark. Maka, diperlukan perhatian extra terkait perawatan dan pemulihan gizi, selain itu pasien gizi kurang dengan komplikasi penyakit kronis perlu discreening rutin. Sehingga masalah gizi yang mengakibatkan risiko klinis lebih besar dapat diidentifikasi dini. Berikut pedoman risiko gizi buruk sebagai standar umum dan mudah dilakukan oleh pasien.

Tujuan screening

Memprediksi kemungkinan hasil terbaik atau terburuk dan pemberian pengobatan yang tepat. Hasil pengobatan ditaksir dengan cara:

• Memperbaiki atau mencegah sakit mental dan fungsi fisik
• Mengurangi komplikasi penyakit dan dampak pengobatan
• Mempercepat penyembuhan dan pemulihan setelah sakit
• Mengurangi konsumsi medis misalnya lama tinggal di rumah sakit, lama pengobatan dan perawatan.

Gizi kurang dapat diidentifikasi dengan screening dan sebaiknya tujuan relevan dengan cara taksir dan sesuai keadaan pasien. Gizi kurang dengan atau tanpa penyakit kronis menjadi faktor utama penentu mental atau fungsi fisik seseorang. Penyakit perlu diperhitungkan dalam memberikan takaran gizi sehingga berdampak baik pada kesembuhan pasien.

Pertimbangan metodologi

Screening tools dapat dievaluasi dengan metode. Mengidentifikasi risiko dengan metode medapatkan manfaat intervensi tepat dan memperbaiki hasil screening dengan baik. Selain itu, screening tools biasanya high degree mencakup semua komponen pemecahan masalah. Screening tools digunakan secara reliabel, cepat sederhana, objektif dan intuitif dan tidak diinterpretasikan secara berlebihan. Penggunaan screening tools sebaiknya diatur tata penggunaannya dari rujukan pasien kurang gizi, diperiksa awal oleh dokter ahli, di-screening dan rencana perawatan.

Screening nutrition care

Pasien risiko kurang gizi diidentifikasi awal dengan tata cara yang benar, dan melakukan tindakan perawatan pemulihan gizi dan mengurangi komplikasi dengan tepat. Hal ini dilakukan dengan memperkirakan syarat energi dan protein dengan berat badan dan tinggi badan, memberikan takaran makanan bergizi, oral supplements dan tube feeding sesuai kebutuhan. Berikut tips yang dapat dilakukan:

• Screening
  Mudah dan prosesnya cepat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seluruh pasien sebaiknya di-screening untuk mendapatkan cakupan gizi yang tepat.
  • Pasien tidak berisiko, di-screening ulang dengan rutin pada saat dirawat misalnya seminggu,
  • Pasien risiko, direncanakan perawatannya dengan baik oleh tenaga kesehatan dan memberikan cakupan gizi dengan tepat,
  • Pasien risiko dengan masalah metabolisme dan fungsi klinis, direncanakan perawatannya dengan baik, memberikan cakupan gizi yang tepat dan memberikan intervensi klinis dengan tepat. Paling penting para ahli memberikan penilaian awal.
• Assessment
  Penilaian metabolisme, nutrisi dan fungsi gizi lainnya dilakukan oleh dokter ahli, ahli nutrisi dan ahli gizi perawat sehingga memberikan diagnosis, pemeriksaan laboratorium dengan benar guna memberikan perawatan, mempertimbangkan efek samping dan pada anak memberikan teknik menyusui yang tepat. Dalam assessment, termasuk mengevaluasi, mengukur risiko konsekuensi dari kurang gizi seperti kelemahan otot, kelelahan dan depresi dengan mempertimbangkan obat yang pernah dikonsumsi dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan asupan makanan. Seluruh upaya ini berguna saat pemberian obat dan gejala yang akan ditimbulkan.
• Monitoring dan outcome
  Care plan perlu dimonitoring dengan mengukur dan mengobservasi seperti pencatatan asupan makanan, berat badan fungsi organ dan mendeteksi kemungkinan ada efek samping.
• Audit
  Jika proses berjalan baik dengan cara sistematis, maka hasil audit memberikan informasi dalam membuat keputusan.

Komponen nutritional screening

Screening tools dibuat untuk mendeteksi kekurangan protein dan energi, selain itu mengetahui apakah gizi pasien akan membaik atau memburuk dalam proses perawatan. Empat prinsip screening tools sebagai berikut:

• Bagaimana kondisi sekarang?
  Tinggi dan berat badan menurut indeks masa tubuh (IMB) normal range 20-25, obesitas >30, batasan kurus 18,5-20, Gizi kurang <18,5. Dalam kasus tertentu misalnya pasien sakit parah yang tidak dimungkinkan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan, dapat dilakukan dengan mengukur lengan dengan pita. Pita diikat di lengan atas atau pertengahan lingkar lengan.
• Apakah kondisi stabil?
  Penurunan berat badan dapat dilihat dari patient's history atau dari pengukuran sebelumnya.
• Apakah kondisi akan menjadi buruk?
  Berguna mengetahui asupan makanan menurun sampai saat screening, berapa lama dan berapa banyak, pengukuran dilakukan dengan mengukur asupan makanan pasien dan buku harian makanan.
• Apakah penyakit mempercepat kekurangan gizi?
  Selain mengurangi nafsu makan, penyakit-penyakit tertentu dapat meningkatkan nafsu makan karena metabolisme stres yang berhubungan dengan penyakit misalnya operasi, sepsis dan multitrauma, menyebabkan status gizi berkurang lebih cepat.

Screening tools direkomendasikan ESPEN

• Masyarakat: Pemberlakuan MUST sistem
  Tujuan dari sistem MUST mendeteksi gizi berdasarkan gangguan fungsi gizi dan fungsi organ lainnya.
  Validasi prediksi MUST di masyarakat berdasarkan penelitian sebelumnya tentang efek kelaparan pada mental dan fungsi fisik, telah didokumentasikan dan memiliki kehandalan yang tinggi. MUST telah melibatkan multidisiplin ilmu dan didokumentasikan dalam berbagai studi di kalangan masyarakat inggris.
• Rumah sakit: NRS-2002
  Mendeteksi kurang gizi dan risiko yang ditimbulkan serta mengembangkan keberadaan rumah sakit peduli gizi. Metode ini juga mencakup metode MUST. Seorang pasien dengan diagnosis tertentu tidak selalu mendapat skor yang sama dengan kategori yang sama misalnya pasien dengan perawatan intensif mendapatkan skor yang berbeda.
• Dewasa: MNA
  Mendeteksi keberadaan kekurangan gizi dan risiko pengembangan gizi kalangan orangtua dalam program perawatan di rumah merupakan tujuan dari metode MNA. Dalam keadaan ini prevalensi gizi dikalangan orangtua mencapai 15-60%, metode screening ini mendeteksi gizi usia lanjut, memberikan intervensi tepat yang mencakup perbaikan aspek fisik dan mental lansia.
• Anak-anak
  Alat screening yang diterima secara universal belum tersedia untuk anak-anak. Tinggi badan, berat badan serta usia mempengaruhi gizi anak selain itu masa pubertas juga dapat mempengaruhi gizi anak.
• Sistem screening lainnya
  Penelitian yang dilakukan Kondrup et all (2002) mengemukakan perlu ada kombinasi parameter klinis dan biokimia untuk menilai adanya kurang gizi. Disarankan menggunakan metode subjective global assessment (SGA) dengan melihat kembali riwayat pasien dan kondisi klinis namun metode ini kurang fokus pada tujuan screening.

Oleh: Dedison Asanab, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Undana
Sumber: J. Kondrup, et all. 2002. ESPEN Guidelines for Nutrition screening 2002

http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(03)00098-0/pdf

 

Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM pada tahun 2014 terlibat dalam berbagai peristiwa yang terkait dengan berbagai pengembangan regulasi dan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia, berikut adalah berberapa peristiwa tersebut:

  Januari: Diskusi Bulanan Evaluasi Kematian Ibu dan Anak di Provinsi DIY

Pada bulan ini, PKMK FK UGM bekerjasama dengan Dinkes Provinisi DIY mengadakan diskusi untuk mengevaluasi terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu dan anak di Provinsi DIY pada tahun 2013.

Pertemuan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Dinkes Yogyakarta, Dinkes Kulon Progo, Dinkes Gunung Kidul, Dinkes Sleman dan Dinkes Bantul. Pada pertemuan ini dibahas penyebab kematian ibu terutama penyebab kematian yang seharusnya dapat dicegah menurut ilmu medis. Selain itu, dibahas juga mengenai rantai efek peningkatan mutu dan prinsip PDCA dalam upaya penurunan jumlah kematian ibu serta pengembangan regulasi pelayanan KIA di level provinsi serta penigkatan keterlibatan gubernur dan walikota/bupati dalam upaya ini.

Februari: Terbitnya Permenkes Nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit

Dewan pengawas merupakan bagian penting dari sebuah rumah sakit, karena memiliki fungsi sebagai governing body dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal nonteknis perumahsakitan. Dalam melaksanakan fungsinya, pada bulan ini telah diterbitkan Permenkes No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RS.

Dewan pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit. Salah satu tugasnya, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis.

Dalam menjalankan fungsinya, selain bertugas menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis, dewan pengawas RS juga bertugas menentukan arah kebijakan RS, menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RS, dan mengawasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. Permenkes tersebut dapat dibaca pada link berikut

Klik disini

Blended Learning Pencegahan, Deteksi dan Penindakan Fraud  dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Bermula pada Februari 2014 dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) FK UGM, Prof Laksono menggagas pertemuan untuk membahas mengenai potensi fraud dalam JKN. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan FEB UGM, OJK dan BPJS untuk membahas rencana tindak lanjut kegiatan anti-fraud. Lalu, tindak lanjutnya dengan membuat pelatihan untuk melakukan sosialisasi besarnya potensi fraud serta meningkatkan pemahaman mengenai berbagai upaya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud.

Menimbang beragamnya peserta yang menjadi target peserta pelatihan, maka PKMK FK UGM menggunakan pendekatan blended learning sebagai metode penyampaian materi pelatihan. Blended learning merupakan pelatihan dengan menggunakan pertemuan tatap muka (baik secara langsung maupun dengan teknologi webinar atau teleconference) dengan pembelajaran secara online.

Peserta pelatihan juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. BL anti fraud I untuk para dosen dan peneliti, diselenggarakan pada Maret-Mei 2014, diikuti oleh 44 peserta. Laporan detail kegiatan dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 
2. BL anti fraud II untuk para klinisi dan direktur RS, diselenggarakan pada Juni-Agustus 2014, diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari 7 RS: RSUP Cipto, RSUP Kariadi, RSUP Sardjito, RSUP Wahidin, RSUP Sanglah, RSUP Soeradji dan RSUD Moewardi. Laporan detail kegiatan dapat dibaca di www.mutupelayanankesehatan.net 
3. BL anti fraud III untuk para pimpinan dan staf BPJS, diselenggarakan pada Oktober-Desember 2014, diikuti oleh 143 peserta dari seluruh kantor cabang BPJS dan kantor Divisi Regional serta kantor pusat. Laporan detail kegiatan dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 

Maret: Pelatihan Perencanaan KIA Berbasis Bukti untuk Konsultan Obgin Sosial

Kesehatan ibu dan anak di Indonesia merupakan agenda penting yang perlu diprioritaskan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian ibu dan anak tertinggi di Asia, dan masih memiliki tantangan dalam memperbaiki status kesehatan ibu dan anak. Salah satu tantangan tersebut adalah dalam meningkatkan cakupan intervensi utama yang efektif dalam mengatasi penyebab-penyebab utama kematian ibu dan anak.

Intervensi berbasis bukti selaiknya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan sektor kesehatan agar dapat meningkatkan cakupan layanan yang memang efektif dapat mengatasi penyebab kematian dan kesakitan. Dalam rangka menunjang perencanaan kesehatan ini, PKMK FK UGM (Divisi Manajemen Mutu dan Divisi Public Health) bekerjasama dengan Program Pendidikan Spesialis Obginsos Universitas Brawijaya mengadakan pelatihan Perencanaan Berbasis Bukti untuk mendukung percepatan pencapaian target MDG 4 dan 5.

Perencanaan Berbasis Bukti ini dapat digunakan sebagai pendekatan membantu perencanaan kesehatan menjadi lebih sistematis, melalui identifikasi intervensi yang relevan untuk penyebab kematian ibu dan anak yang spesifik di masing-masing daerah, identifikasi sumbatan sistem kesehatan, serta translasi perencanaan ke dalam bentuk penganggaran kesehatan daerah. Materi Perencanaan Berbasis Bukti dapat dibaca di web www.kesehatan-ibuanak.net 

April: International Forum on Quality & Safety in Healthcare: Strive for Excellence, Seek Value, Spark a Revolution

British Medical Journal (BMJ) dan Institute for Healthcare Improvement (IHI) pada tanggal 8-11 April mengadakan forum internasional untuk membahas berbagai perkembangan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Forum ini diselenggarakan di The Le Palais des Congres, Paris, Perancis. PKMK FK UGM diwakili dr. Hanevi Djasri, MARS sebagai salah satu peserta.

Forum diikuti lebih dari 3 ribu peserta dari 78 negara. Forum dibuka oleh Fiona Godlee, Editor in Chief, British Medical Journal, UK dan juga oleh Jean Luc Harrouseau, Presiden, Haute Autorite de Sante (HAS), France yang menjelaskan mengenai gambaran umum dari pelaksanaan Forum. Forum terdiri dari kegiatan pre-forum (1 hari) dan forum utama (3 hari) yang dibagi menjadi yaitu 6 topik utama: Improving clinical performance, Safe and reliable care, Patient and family centred care, Leading effective change, Improving population and community health dan Technology and innovation.

Total disajikan sebanyak 85 sesi dalam waktu 3 hari baik sesi pleno maupun pararel. dr. Hanevi mengikuti 15 sesi terpilih yang diharapkan dapat memerikan masukan bagi pengembangan kegiatan PKMK dalam topik-topik tersebut diatas terutama untuk topik Improving Clinical Performance yang banyak memberikan contoh upaya peningkatan mutu dan topik Leading Effective Change yang banyak mengkaitkan antara mutu dengan biaya.

Reportase disusun berdasarkan topik/issue yang disampaikan oleh berbagai pembicara dari berbagai sudut pandang yang terbagi menjadi tiga bagian sesuai motto dari forum ini: Strive for Excellence, Seek Value, Spark a Revolution. Reportase ini dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 

  Mei: Penyusunan Pedoman Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud

Pada bulan Mei, BUK Kemenkes RI dan PKMK FK UGM memulai kerja sama untuk menyusun sebuah pedoman sebagai panduan dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di rumah sakit, dengan tujuan untuk: 1. Memberikan pemahaman kepada RS dampak yang tidak diinginkan dalam JKN yang terkait dengan kendali mutu dan biaya; 2. Memberikan pemahaman kepada RS mengenai fraud dalam layanan kesehatan; 3. Menyediakan panduan mengenai apa yang disebut sebagai fraud di RS; dan 4. Menyediakan panduan bagi RS dan regulator untuk mencegah dan mengurangi fraud yang terjadi di RS.

Pada pertengahan bulan November draft pedoman sudah selesai disusun dan mulai disosialisasikan kepada BPJS, PERSI dan ARSADA untuk mendapatkan masukan guna penyusunan Permenkes. Draft pedoman pencegahan, deteksi dan penindakan fraud di rumah sakit dapat diakses di web www.mutupelayanankesehatan.net 

Juni: Terbitnya Permenkes nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pada bulan ini terbit Permenkes tersebut dimana salah satu ketentuan umum mengatur bahwa pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Permenkes ini seperti menegaskan upaya kendali mutu dan kendali biaya BPJS yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kendali mutu dan kendali biaya di tingkat fasilitas kesehatan akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Untuk kendali mutu dan biaya oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui (1) Pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, (2) Pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan, dan (3) Pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Dalam penyelenggaraannya, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis. Tim kendali mutu dan biaya dari BPJS Kesehatan akan melakukan (1) sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi, (2) utilization review dan audit medis, (3) pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. Pemenkes tersebut dapat dibaca pada link berikut

Klik disini

Audit Mutu Rujukan Layanan Kesehatan Primer di DKI Jakarta

Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) telah menandatangani kerjasama untuk mengembangkan sistem rujukkan pelayanan primer terpadu di Puskesmas Propinsi DKI Jakarta. Kerjasama tersebut meliputi kegiatan audit mutu rujukan, pengembangan sistem dan pedoman rujukan layanan primer, peningkatan kompetensi dokter umum, uji coba sistem dan pedoman rujukan dan re-audit mutu rujukan.

Audit mutu rujukan akan dilakukan dengan membandingkan antara standar mutu layanan rujukan dengan kenyataan yang ada. Hasil audit akan memberikan gambaran seberapa baik mutu layanan rujukan serta upaya perbaikan/pengembangan yang dapat dilakukan, termasuk pengembangan sistem dan pedoman rujukan serta peningkatan kompetensi dokter umum di Puskesmas.

Pada bulan ini dilakukan workshop persiapan untuk pelaksanaan audit mutu rujukan layanan primer di Puskesmas yang akan dilakukan oleh staf Puskesmas dengan fasilitasi dari tim Fasilitator. Secara khusus workshop ini bertujuan untuk: 1. Menyusun kriteria audit layanan rujukan berdasarkan standar layanan rujukan. Kriteria audit akan digunakan untuk menyusuan instrumen audit penilaian mutu layanan rujukan; 2. Membentuk tim audit mutu layanan rujukan di setiap Puskesmas peserta program; dan 3. Menyusun jadwal uji coba instrumen audit serta pelaksanaan audit.

Hasil audit dan tindak lanjut perbaikan dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 

  Juli: Investigasi Potensi Fraud dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Fraud dalam bidang kesehatan sangat banyak bentuknya. Setidaknya ada 15 cara penagihan yang paling sering diajukan oleh pelaku (NHCAA, 2012). Dalam laporan Transparancy International Bulgaria (2005), aktor-aktor yang dapat terlibat dalam terjadinya fraud adalah: (a) regulator (kementerian kesehatan, parlemen, maupun komisi pengawas); (b) pihak pembayar (organisasi jaminan sosial, dan asuransi kesehatan); (c) provider layanan kesehatan (rumah sakit, dokter, perawat, dan farmasi); (d) pasien; dan (e) supplier (produsen peralatan medis, atau perusahaan farmasi).

Untuk mengetahui terjadinya fraud dalam layanan kesehatan di rumah sakit, diperlukan sebuah upaya deteksi dan investigasi. Data yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi fraud adalah data klaim asuransi, data yang dimiliki oleh dokter dan data aktivitas klinik (Liu dan Vasarhelyi, 2013). Data aktivitas klinis adalah data yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh provider dalam merawat pasien.

Pada bulan ini PKMK FK UGM dan salah satu RS besar milik pemerintah mulai melakukan uji-coba kegiatan identifikasi potensi fraud dengan melakukan audit medik, data mining dan FGD. Tujuan kegiatan deteksi dan investigasi potensi fraud pelayanan kesehatan ini adalah untuk: 1. Mengidentifikasi berbagai potensi-potensi fraud yang mungkin terdapat dalam pelayanan kesehatan di RS; 2. Memberikan umpan balik kepada manajemen RS untuk melakukan upaya-upaya pencegahan fraud; dan Memberikan usulan-usulan perbaikan untuk mengurangi fraud (bila terbukti)

  Agustus: Forum Mutu IHQN X

Forum Mutu IHQN ke-10 mengambil tema re-design sistem manajeman pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan di era implementasi jaminan kesehatan nasional. Masalah, best practice, dan inovasi yang dibahas dalam pertemuan ini menjadi masukan bagi pemerintahan baru agar dapat mewujudkan sistem manajemen pelayanan kesehatan nasional yang lebih baik.

Forum terdiri dari kegiatan pre-forum: pelatihan audit keperawatan, pelatihan penyusunan clinical pathways, pelatihan dokterk keluarga untuk tatalaksana diabetes melitus; pelatihan perencanaan dan pengendalian biaya sarana pelayanan kesehatan, disamping kegiatan forum sendiri yang terdiri dari enam keynote speaker, 15 presentasi, dan pameran poster ilmiah.

Forum ini terselenggara berkat kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UNS, dan RSUD Dr. Moewardi. Reportase kegiatan ini dapat dibaca di web mutupelayanankesehatan.net

  September: Pengembangan Model TB Care

Pada bulan ini, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM bersama Divisi Manajemen Rumah Sakit dan Divisi Public Health, melakukan workshop penyusunan clinical pathways bagi RSUP dr. Sardjito, RS Bethesda dan RS Islam Cempaka Putih sebagai bagian dari program "Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB): Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di RS".

Clinical Pathway adalah suatu alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya. Clinical Pathway bukan merupakan Clinical Guidelines atau Protocol karena setiap kasus dalam Clinical Pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing-masing, disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit.

Dengan penyusunan Clinical Pathway maka Manajemen Rumah Sakit dapat memanfaatkannya sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan (cost of care) dan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian biaya yang harus dibayarkan dan menghindari tindakan yang akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dari hasil kegiatan ini tersusun total sebanyak 10 Clinical Pathways untuk tatalaksana berbagai jenis TB, yaitu 5 CP di RS Bethesda, 3 CP di RSI Cempaka Putih, dan 2 CP di RSUP Sardjito. Hasil lengkap dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 

  Oktober: Terbitnya Permenkes tentang Puskesmas

Pada bulan ini diterbitkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dimana salah satu pasalnya mengatur mengenai akrediasi Puskesmas. Pasal 39 Permenkes tersebut menjelaskan bawah dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Lembaga independen penyelenggara akreditasi bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi. Bila lembaga Akreditasi tersebut belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri. Permenkes ini dapat dibaca pada link berikut

Klik disini

Workshop Persiapan Monev Program SH dan PML Provinsi NTT

Program Sister Hospital (SH) dan Performance Management Leadership (PML) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 berjalan dengan sangat dinamis. Cukup banyak target program yang tercapai selama pelaksanaan program SH dan PML ini. Pada Bulan Oktober 2014 dilakukan WS untuk melakukan persiapan Monev ke XI, yaitu Monev terakhir sebelum program SH dan PML akan berakhir pada Desember 2014.

Fokus-fokus kegiatan Monev XI adalah: implementasi rencana Quality Improvement, kepatuhan AMP dan tindak lanjut rekomendasi AMP, pencapaian Standar PONEK, evaluasi penyebab pergesaran Kematian Ibu dan Bayi, perkembangan Exit Strategy (penganggaran dana oleh APBD atau lembaga donor), pemanfaatan V-Sat, serta advokasi ke Pemda terkait tindak lanjut rekomendasi hasil Monev. Sedangkan, untuk program PML, fokus kegiatan yang dipantau adalah: melihat progress kegiatan wajib dan non wajib serta billing system. Reportase kegiatan Monev dan hasilnya dapat dibaca di web www.mutukia-ntt.net  

November: National Health Care Anti-fraud Association (NHCAA) Annual Training Conference

National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA) Annual Training Conference (ATC) adalah forum anti fraud layanan kesehatan skala nasional yang diselenggarakan tahunan. Pada tahun 2014 ACT NHCAA diselenggarakan di Hyatt Regency Hotel, Dallas, Texas, Amerika Serikat dan PKMK FK UGM mengirimkan drg. Puti Aulia Rahma, MPH sebagai salah satu peserta.

Konferensi dan pelatihan ini terbagi dalam empat acara besar yaitu pre-conference, concurrent workshop, networking events, dan anti-fraud expo. Terdapat lebih dari 70 topik yang dikelompokkan dalam 8 track, yaitu:

1. Clinical Issues for the Health Care Fraud Investigator
2. Detecting and Investigating Dental Fraud
3. Fraud Schemes and Investigative Skills
4. Fraud in the Medicaid Program
5. Pharmacy & Part D Fraud
6. Legal, Management & Compliance
7. Life, Disability & Workers' Compensation
8. Anti-Fraud Technology Solutions

Pada konferensi ini drg. Puti mengikuti 18 sesi dan juga mengikuti networking events dan anti-fraud expo. Acara networking events bermanfaat untuk membangun jejaring dengan lembaga-lembaga anti-fraud layanan kesehatan, serta melihat terobosan-terobosan terbaru dalam strategi pemberantasan fraud layanan kesehatan.

Reportase lengkap kegiatan ini dapat dibaca di web www.mutupelayanankesehatan.net 

Desember: Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Terpadu di Puskesmas Kota Timika

Pada bulan ini dimulai kegiatan pengembangan sistem rujukan pelayanan kesehatan terpadu di Puskesmas Kota Timika. Pengembangan ini didorong dari pengalaman Propinsi DKI dengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menunjukkan pentingnya memperbaiki sistem dan pelaksanaan rujukan pelayanan primer dari Puskesmas ke rumah sakit. Membludaknya pasien KJS yang minta diobati di rumah sakit (RS) telah dinilai oleh Pemda DKI sebagai sesuatu yang perlu segera dibenahi. Penumpukan pasien di RS ini tentunya tidak perlu terjadi apabila sistem rujukan kesehatan berjenjang berjalan dengan baik. RS seyogyanya hanya untuk melayani penyakit rujukan dengan tenaga dokter spesialis. Sedangkan pasien dengan penyakit ringan cukup diobati di sarana kesehatan primer, seperti puskesmas.

Masalah tersebut tidak saja terjadi di DKI Jakarta, namun juga terjadi di banyak (atau bahkan di semua) wilayah di Indonesia termasuk di Kota Timika. Dengan diberlakkanunya Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014 seharusnya pengalaman penerapan KJS harus menjadi pendorong untuk membangun sistem rujukan yang efektif, sebuah sistem yang mempunyai implikasi penting dari aspek mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaannya.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rujukan antara dokter yang memberikan layanan primer di Puskesmas dengan layanan tingkat lanjut (rumah sakit) dan meningkatkan kompetensi pengelolaan manajemen Puskesmas. Tujuan khusus kegiatan ini adalah untuk: 1. Melakukan audit untuk menilai kesesuaian (appropriateness) rujukan di Kota Timika sebagai data awal; 2. Mengembangkan manual rujukan antara dokter yang memberikan layanan primer di Puskesmas dangan rumah sakit; 3. Meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar sistem manajemen mutu ISO 9000:2008; 4. Menerapkan manual rujukan (point 2) dan sistem manajemen mutu puskesmas; dan 5. Melakukan re-audit untuk menilai perbaikan sistem rujukan yang dihasilkan dari penerapan manual rujukan.