Penurunan angka kematian bayi penting karena Angka Kematian Bayi (AKB) dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi dan kesehatannya. Menanggapi permasalahan anak yang masih menjadi perhatian di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana kematian ibu sudah bisa diturunkan namun hal ini tidak terjadi pada penurunan kematian bayi. Maka, dibutuhkan upaya-upaya luar biasa dari instansi pelayanan kesehatan untuk memecahkan permasalahan ini.

Seperti pada data yang dipaparkan oleh tim Dinkes Provinsi NTT dalam pertemuan lokakarya evaluasi akhir yang dilakukan di Bali (4-5/12/2014) bahwa belum ada perubahan yang berarti dalam menurunkan angka kematian bayi.

Sumber: Sumber Data: Laporan F1 – F8 Bulan dan Indikator Antara Revolusi KIA NTT 2013- 2014 Kab/Kota melalui Bid. Kesmas Dinkes NTT

Pemerintah melalui Dinas kesehatan sudah berupaya untuk menekan angka kematian bayi di NTT baik melalui gebrakan revolusi KIA dengan pesan seluruh persalinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, harus ditolong oleh tenaga kesehatan berkompeten dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai, sesuai dengan peraturan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Upaya ini perlu didukung dengan pendekatan lainnya. Ada satu strategi yang dipaparkan oleh dr. Stefanus Bria Seran, MPH dalam upaya menurunkan angka kematian bayi yakni dengan menggunakan pendekatan PERKESMAS.

Seperti yang diketahui bahwa Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat melalui dukungan peran serta aktif masyarakat yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

Petugas Perkesmas dalam hal ini adalah seluruh perawat fungsional yang bekerja di puskesmas dan mendukung adanya kolaborasi dengan petugas kesehatan lain (dokter, bidan, petugas gizi, petugas kesling, dan lain-lain) sesuai kebutuhan dan lingkup permasalahan yang dihadapi ketika melayani masyarakat. Kegiatan pelayanan Perkesmas dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Di dalam gedung, perawat melakukan asuhan keperawatan bagi individu yang datang ke puskesmas sedangkan kegiatan di luar gedung, perawat dapat melakukan asuhan keperawatan keluarga maupun asuhan keperawatan kelompok khusus/rawan kesehatan di daerah binaan Perkesmas. Berbagai masalah kesehatan yang memerlukan pelayanan Perkesmas termasuk pada kelompok balita. Jenis kegiatan yang dilakukan selama memberikan pelayanan Perkesmas seperti; deteksi dini, penyuluhan kesehatan, konseling, perawatan kesehatan dasar, dan rujukan ke pelayanan kesehatan terdekat.

Ide tersebut sesuai dengan latar belakang dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yakni Puskesmas yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan UKM maupun UKP di strata pertama pelayanan kesehatan, dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota. Upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang paling dekat dengan masyarakat sangat menentukan kinerja Kabupaten/Kota untuk mewujudkan masyarakat sehat di wilayahnya. Prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu merupakan prinsip yang seharusnya diterapkan di Puskesmas, sehingga kinerja Puskesmas lebih optimal.

Mengingat saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi cukup kompleks, upaya kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat meskipun Puskesmas telah tersedia di setiap kecamatan yang rata-rata ditunjang oleh tiga Puskesmas Pembantu namun Dinkes provinsi NTT tetap optimis dengan mengaktifkan kembali kegiatan perkesmas akan dapat membawa dampak yang lebih baik dalam menurunkan angka kematian bayi.

Oleh: Andriani, MPH

Referensi:

• KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 279/MENKES/SK/IV/2006
• Review Keberhasilanrevolusi KIA DinkesProvinsi Nusa Tenggara Timur.
• http://puskesmassungkai.wordpress.com/2013/11/28/perkuat-program-perkesmas-di-puskesmas-kemenkes-ri-selenggarakan-workshop-nasional-20-22-nopember-2013-di-bandung/