DKI Percepat Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Jakarta
Kerja sama lintas sektor dan organisasi dibutuhkan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jakarta. Pemutakhiran pelayanan dan peningkatan akses perlu didorong untuk mencapai hal tersebut.
Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, pihaknya terus mendorong perbaikan kualitas fasilitas layanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Ibu Kota. Meski secara umum, capaian DKI Jakarta terkait dua indikator tersebut sudah relatif baik, akselerasi diperlukan agar angkanya bisa ditekan lebih jauh lagi.
Berkaca pada data yang ada, tingkat AKB dan AKI di Jakarta tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Sensus Penduduk Tahun 2020, AKB di Jakarta tercatat 10,38 bayi per 1.000 kelahiran atau masih berada di bawah rata-rata AKB nasional sebesar 16,85 per 1.000 kelahiran.
Dari sumber data yang sama, angka kematian ibu (AKI) di Jakarta tercatat sebesar 48 ibu per 100.000 kelahiran hidup atau berada jauh di bawah rata-rata AKI nasional sebesar 189 ibu per 100.000 kelahiran hidup.
"Harapannya tidak ada lagi ibu dan bayi yang meninggal untuk penyebab-penyebab yang bisa dicegah. ( Daryl Martyris)"
”Meski fasilitas dan capaian kita tergolong baik, kita tetap ingin meningkatkan akses dan mutu layanan, khususnya sistem rujukan bagi ibu dan anak. Imunisasi juga kita dorong karena ada beberapa imunisasi yang tertinggal karena pandemi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/5/2023).
Dalam upaya peningkatan mutu tersebut, Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID). Peningkatan mutu difokuskan kepada peningkatan sistem pelayanan berbasis teknologi. Kerjasama ini juga melibatkan 8 asosiasi profesi kesehatan dan 5 asosiasi fasilitas layanan kesehatan.
Wakil Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Daryl Martyris menjelaskan, AKB dan AKI di Jakarta memang menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Meski demikian, upaya untuk mempercepat penurunannya perlu terus didorong.
Melalui kerja sama ini, USAID akan memberikan dukungan teknis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan berbasis kompetensi dan teknologi yang melibatkan 13 asosiasi kesehatan, 32 rumah sakit pemerintah, 135 rumah sakit swasta, dan 44 puskesmas kecamatan. Klinik swasta dan praktik mandiri bidan juga akan dibantu lewat kerja sama ini.
”Harapannya tidak ada lagi ibu dan bayi yang meninggal untuk penyebab-penyebab yang bisa dicegah,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Kepala Seksi SurveilansEpidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama menjelaskan, untuk memperluas akses imunisasi bagi bayi, pemerintah sendiri menyediakan vaksin secara gratis. Kini pihaknya sedang mengejar capaian lewat program imunisasi kejar setelah tertinggal beberapa tahun akibat pandemi.
Pemerintah sendiri sudah menaikkan batas usia untuk imunisasi kejar dari awalnya untuk di bawah 3 tahun, tetapi kini menjadi di bawah 5 tahun. Hal ini diharapkan bisa membantu bayi terhindar dari potensi penyakit mematikan yang sebenarnya dapat dicegah lewat imunisasi. Sejumlah penyakit dapat dicegah lewat imunisasi seperti polio, hepatitis B, campak, dan beberapa penyakit infeksi lainnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi oleh pemerintah salah satunya minimnya pengetahuan dan ketidakpercayaan beberapa warga terkait manfaat imunisasi.
”Ada beberapa imunisasi yang akan kami tingkatkan seperti polio, pentabio (difteri, tetanus, dan pertusis), dan campak rubela. Di tahun 2020-2021, karena pandemi, target tidak bisa sampai 95 persen. Ini yang akan kami terus maksimalkan,” kata Ngabila.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta, USAID, dan lembaga profesi kesehatan lainnya. Pihaknya terus mendorong agar percepatan program imunisasi bisa terlaksana, setelah adanya tekanan di masa pandemi dua tahun ke belakang.
Pemanfaatan teknologi dan pemutakhiran sistem rujukan rumah sakit diharapkan bisa membantu pemerintah untuk melindungi ibu dan bayi lebih baik lagi.
”Dengan ini, harapannya bisa meningkatan angka harapan hidup masyarakat Jakarta dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan terbaik dan berkeadilan bagi masyarakat luas,” ujarnya.
